Sub Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas layanan persandian dan keamanan informasi dan E-Pemerintahan dan layanan sistem Komunikasi intra pemerintah di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan persandian dan keamanan informasi dan E-Pemerintahan dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kabupaten;
  2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan persandian dan keamanan informasi dan E-Pemerintahan dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kabupaten;
  3. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi;
  4. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan keamanan informasi;
  5. Layanan persandian dan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
  6. Penyelenggaraan audit Teknologi Informatika dan Komunikasi dan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
  7. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah serta bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
  8. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
  9. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
  10. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  11. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi
  12. Pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi miliki pemerintah daerah;
  13. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  14. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi;
  15. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  16. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  17. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  18. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
  19. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
  20. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
  21. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi/penting/ vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
  22. Pengamanan informasi elektronik;
  23. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  24. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
  25. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  26. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  27. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
  28. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.