Sub Bidang Layanan E-Pemerintahan mempunyai tugas Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Penguatan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bidang Layanan E-Pemerintahan mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten;
  2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten;
  3. Menyelenggarakan layanan Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  4. Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
  5. Layanan Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Komunikasi Publik dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
  6. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
  7. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Pemerintahan dan Smart City;
  8. Layanan implementasi E-Pemerintahan dan Smart City dan Promosi pemanfaatan layanan Smart City di Kabupaten; dan
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.